Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2023 untuk Capai Target 5,3%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pertumbuhan ekonomi 2023 diasumsikan 5,3%, berdasarkan Undang-undang (UU) APBN. Meski begitu, ia turut menyinggung kemungkinan tantangan dari perekonomian global yang bakal dihadapi Indonesia.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Tanah Air kerap mengalami upside risk dan downside risk setiap tahunnya. Meski asumsinya 5,3%, kata Sri Mulyani, tetap ada yang perlu diwasapadai di 2023. Menurutnya, mempertahankan tren pertumbuhan di atas 5% adalah sebuah tantangan.

Baca Juga: Pengembangan Inovasi Bisnis UMKM dan Startup Jadi Fokus dalam Peta Jalan Ekosistem Ekonomi Digital

"Lihat environment global, masih ada geopolitik yang menimbulkan dampak. Meski geopolitik itu menjadi tipping point, kemungkinan bisa terjadi juga di 2023. Namun, yang mungkin tidak bisa menciptakan tipping point cepat adalah fenomena harga-harga dari pangan dan energi," katanya, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (2/12/2022).

Sri Mulyani mengatakan, momentum pemulihan ekonomi dunia kemudian dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi. Ia berkata, kenaikan dari interest rate (suku bunga) dan tightening monetary policy memang didesain untuk memoderasi sisi permintaan.

"Sehingga, inflasi tidak running wild, istilahnya. Nah, ini yang pasti akan terjadi, paling tidak setengah tahun di tahun depan. Interest rate-nya tinggi, inflasinya menurunnya mulai bertahap. Itu risiko pertama yang perlu kita lihat," pungkasnya.

Beberapa saat ke depan, ia memprediksi suku bunga akan tinggi. Ia bercerita, beberapa pejabat di Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat bahkan menyampaikan suku bunga akan cukup tinggi dalam waktu yang relatif panjang.

"Ini berarti dampak terhadap ekonomi di negara maju mungkin akan terasa sepanjang tahun 2023. Dampaknya kepada perekonomian kita adalah terjadinya capital outflow (modal asing keluar). Itu yang sekarang kita rasakan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, surat berharga negara (SBN) RI, dalam hal ini pemegang surat berharga asing keluar dari Indonesia, atau melepas SBN RI, katanya. Dengan begitu, Bank Indonesia terpaksa harus menyesuaikan tren pasar global.