Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

MPP Harus Berkualitas, Ini Empat Poin Arahan Wapres Ma'ruf Amin

MPP Harus Berkualitas, Ini Empat Poin Arahan Wapres Ma'ruf Amin Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan Mall Pelayanan Publik (MPP) harus semakin berkembang dan berkualitas. Untuk itu Wapres menyampaikan empat poin untuk diperhatikan.

Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) segera melakukan perumusan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi melalui platform digital. Selain itu, diperlukan juga sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan yang masih tumpang tindih dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik pada MPP.

Baca Juga: Capai Target 103 MPP Tahun 2022, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Cuma Kejar Target

Kedua, Kementerian Investasi agar segera menyempurnakan sistem Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.

"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada pelayanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital," kata Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres di Jakarta, Senin (5/11/2022).

Baca Juga: Wapres Akan Canangkan RB Tematik dan Saksikan Peresmian 26 MPP

Ketiga, Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

Keempat, para Gubernur, Bupati, dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing. Selain itu, Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital.

Baca Juga: Soal Kaesang Terjun Politik, Sekjen PDIP: Satu Keluarga Tak Boleh Beda-beda Partai

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua