DPR Harus Tahan Diri, RKUHP Dinilai Berpotensi Mengaburkan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dalam hal ini, Anis menyebut Komnas HAM memberikan beberapa catatan penting terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertama, kata Anis, RKUHP akan mengaburkan sifat khusus yang ada dalam kejahatan tersebut.

Baca Juga: Presiden Jokowi Disebut Jadi Calo Supaya Bisa Tarik Investor di IKN, Rocky Gerung: Padahal Itu Tanah Rakyat!

Kedua dapat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif. Ketiga, kata Anis, ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP serta memiliki potensi celah hukum.

Baca Juga: Baru Terungkap! Ternyata Ini Alasan Presiden Jokowi Dulu Pecat Anies Baswedan dari Kabinet

"Jadi ini sangat jelas, kenapa kita menyatakan keberatan-keberatan dengan dimasukkannya tindak pidana berat di dalam RKUHP," katanya.