Hadiri Hari Anti Korupsi Sedunia 2022, Wapres Ma'ruf Amin Sampaikan 4 Hal Penting

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menghadiri Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022, di Jakarta, Jumat (9/12/2022). Dalam acara ini, Wapres menyampaikan empat pesan yang harus mendapat perhatian.

Pertama, ia menegaskan setiap negara yang memiliki sumber daya melimpah tidak akan memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Hal ini disebabkan alokasi sumber daya diterima oleh oleh segelintir orang.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Pusat Berbagai Masalah

"Sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan. Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," kata Wapres.

Kedua, upaya pemberantasan korupsi seyogianya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat, yaitu perilaku koruptif mejadi perilaku jujur, bersih, dan berintegritas.

"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," ucapnya.

Ketiga, Wapres berharap dengan tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemeritah daerah untuk menjalankan rencana kerja pemerintah Tahun 2023.

Untuk itu, dalam menjalankan program prioritas, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak.

Baca Juga: Bicara Radikalisme dan Aksi Bom Bunuh Diri, Wapres Ma'ruf Amin: Mengaku Islam, Keislamannya Tak Ada

Keempat, Wapres meminta kepada sleuruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi peta jalan pemberantasan korupsi 25 tahun untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar.

"Demikian pula, agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi," tegasnya.