Dianggap Jomplang dengan Citra Merakyat, Presiden Jokowi Tunjukkan Kemewahan dalam Acara Pernikahan Kaesang dan Erina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang sebagai sosok yang sederhana dan merakyat akhirnya luntur dengan diselenggarakannya pernikahan putranya bungsunya Kaesang Pangarep yang mewah. 

Hal ini diungkap oleh Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.

Menurut Achmad, kemegahan dan keterlibatan banyak pihak yang secara masif di acara tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai aturan yang pernah dibuat pada awal Jokowi menjabat sebagai presiden RI tahun 2014.

“Tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan aturan untuk hidup sederhana,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/12/22).

Baca Juga: Jokowi Bagi-bagi Suvenir Gak Pake Dilempar, Netizen Teringat Puan Maharani: Gak Kayak Tetangga Sebelah

“Dan aturan tersebut menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, untuk mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tambahnya. 

Aturan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2014 itu adalah aturan tentang Gerakan Hidup Sederhana itu diterbitkan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi pada 20 November 2014 dan ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja. 

Baca Juga: Diisukan Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Bamsoet: Saya Ini Cuman Ajak Berpikir!

Lalu kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia. 

Aturan ini diantaranya mengatur tentang batas jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.

“Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat,” kata dia. 

“Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah;

Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi,” tambahnya. 

Sebagai Presiden, menurut Achmad, Jokowi tidak mengikuti aturan ini, malah jomplang atau berkebalikan.

Baca Juga: Jokowi Tiga Periode Kembali Digaungkan, Elite Megawati Keheranan: Jangan Khianati Kontrak Politik...

“Tapi yang dipertontonkan ke publik adalah sebuah pesta megah bak pangeran.  Juga jumlah undangan yang menurut aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintahan Jokowi tidak boleh Lebih dari 1000 orang tapi beliau sendiri yang melanggarnya,” katanya.

“Sebetulnya syah-syah saja orang mau mengundang seberapa banyak pun tamu undangan yang ingin diundang. Tapi poinnya adalah sebagai negarawan, sikap konsisten dan komitmen terhadap aturan yang dibuat sendiri itu adalah sebuah keharusan,” tambahnya.

Adapun model pernikahan seperti ini jarang sekali ditemui di kalangan masyarakat, lebih mirip keluarga-keluarga konglomerat. 

Hal ini memberikan kesan bahwa Jokowi sebagai presiden tidak mempunyai empat terhadap keadaan yang sedang dialami masyarakat.