Pemerintahan Jokowi Tuntut Balik Bupati Meranti, Demokrat Keheranan: Beginikah Etika Birokrasinya...

Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis keheranan dengan pernyataan dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Dirinya tak habis pikir respons dari pemerintah adalah menuntut balik Bupati Meranti Muhammad Adil terkait dengan pernyataan tegasnya baru-baru ini.

Baca Juga: Tak Bisa Cuek Lagi, Kini Jokowi Harus Hadapi Ultimatum Bupati Meranti: Ini Kemarahan Sosial...

Menurutnya, Prastowo seharusnya memberikan klarifikasi terkait hal tersebut dan bukannya sebuah perlawanan lewat tuntutan.

“Pak @prastow untuk yang terakhir kalinya saya respon terkait ini, berdasarkan keputusan ini, anda hanya ditunjuk sebagai jubir Kemenkeu. Menjadi jelas bahwa tidak ada hak anda meminta Bupati Meranti minta maaf. Tugas anda hanya memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Bupati tersebut,” ucapnya, dalam unggahannya, Senin, (12/12/2022).

Dia meminta agar Prastowo tak membodohi publik dengan pembelaan dirinya telah diberi penugasan oleh Menkeu Sri Mulyani.

“Enggak akan mungkin ada penugasan ke anda meminta Bupati Meranti minta maaf. Anda itu cuma Stafsus. Kalau pun ada penugasan, itu artinya yg memberikan tugas ke anda yg salah dalam ber birokrasi. it doesn't suit me!,” tutur Hasbil.

Baca Juga: 'Eneg Lihat Bapak', Lihat Kegeraman Bupati Meranti Sama Pemerintahan Jokowi: 41 Ribu Pengangguran...

“Pak @prastow, hak anda memberi klarifikasi terhadap pernyataan Bupati Meranti, justru bagus, agar bisa sama-sama dikoreksi. Namun, yang ingin saya tanyakan adalah apa kapasitas anda meminta bapak Bupati minta maaf? UU-nya ada? Apakah begini etika birokrasinya @kemendagri?,” tambahnya.