Simak! Ini Lima Langkah Penting Digitalisasi Indonesia versi BI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia, asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (fintech) terus konsisten mendorong edukasi fintech yang diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada perhelatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia  (BSPI) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia. Baca Juga: Digitalisasi Pertanian Kunci Tercapainya Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga

Atas hal tersebut, dalam Presidensi G20 2022, dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia. Dalam Presidensi tersebut, terdapat kesepakatan cross border payment, sehingga diperkirakan enam tahun ke depan pembayaran antar negara akan semakin erat, cepat, murah dan aman.

Selain itu, telah disepakati desain konseptual untuk Central Bank Digital Currency (CDBC) untuk mendorong transaksi cross border serta inklusi keuangan yang mendukung UMKM, kaum muda dan perempuan.

“Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let’s digitalize Indonesia for better future,” ujar Gubernur Perry dalam sambutan pada acara penutupan Bulan Fintech Nasional 2022 di Yogyakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Gubernur Perry menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu; Pertama, Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat.

Kedua, Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global; Ketiga, Satu nusa melalui 3i yaitu  interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN. Baca Juga: Resmi Ditutup, 1,5 Juta Masyarakat Turut Berpartisipasi di BFN 2022

"Keempat, pembentukan market conduct dan pricing policy untuk persaingan industri sehat; Kelima, Digital Rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital," terang Perry.

Ke depan, lanjut Perry, Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini.