Ekonom Dorong Pemerintah Pusat Segera Respons dan Lakukan Perbaikan Terkait Keluhan Bupati Meranti: Keluhan Seperti Ini Wajar Terjadi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom Didik J Rachbini menganggap keluh kesah seperti yang disampaikan oleh Bupati Meranti Muhammad Adil adalah hal yang wajar.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Adil mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya.

“Keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan seperti ini wajar terjadi,” ujar Didik dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Selasa (13/12/22).

Didik pun meminta agar pemerintah bisa menanggapi serius keluhan yang disampaikan langsung oleh seorang bupati ini.

Baca Juga: Refly Harun Kasih Paham Pelapor Anies Baswedan ke Bawaslu: Yang Namanya Badan Pengawas Pemilu Itu Bukan Pengawas Aktivitas Orang-orang!

Regulasi atau aturan yang sedang berlaku bisa dipertimbangkan lagi agar bvisa mengakomodir kepentingan rakyat banyak.

“Harus ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan transparan.Bahkan jika perlu ada perbaikan-perbaikan aturan baik, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya. Aspiarasi pemerintah daerah harus tetap diparhatikan karena daerah merupakan bagian dari satu kesatuan NKRI," jelasnya.

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

Meski demikian, Didik juga menyayangkan narasi yang dibuat oleh Adil yang menyinggung Kemenkeu diisi oleh “Iblis dan Setan”.

Belum lagi persoalan mengangkat senjata dan memisahkan diri ke negara tetangga yang bisa saja dikategorikan makar.

“Namun demikian, ketika dialog menjadi tidak dialogis, Bupati menjadi politisi yang barbar dengan menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, maka persoalan menjadi lain. Kemudian, Bupati mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia, maka persoalan menjadi lebih berati lagi masalah NKRI dan makar,” jelasnya.

“Ucapan dan tindakan seorang pejabat negara seperti ini sudah bisa dikatagorikan makar. Jika seperti dibiarkan berjalan wajar dan biasa-biasa saja, maka bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh,” tambahnya.