Usulan Smart State Trading dan Tata Kelola Ekspor SDA Indonesia

Dengan kebijakan baru ekspor SDA satu pintu, dunia usaha tentu terkejut. Dunia internasional dan investor pun bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana implementasi tata kelola ekspor ini dilakukan. Ini merupakan pilihan kebijakan politik presiden yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan ekonominya.

Pilihan ini sudah jelas: negara akan memainkan peranan lebih besar di dalam ekonomi. Indonesia tidak akan menjadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri yang dieksploitasi selama puluhan tahun tanpa negara memiliki kendali penuh atas kekayaan tersebut. Dengan kebijakan ini, negara akan hadir dan mulai menjadi pengendali atas masa depannya.

Pilihan terbaik adalah Indonesia mengambil jalan tengah, yakni negara hadir tetapi swasta tetap melakukan produksi secara efisien. Namun, presiden akan mengambil posisi yang mana masih belum dapat ditebak. Yang jelas, Indonesia pada masa lalu sudah menjalankan praktik ekonomi liberal dan, menurut saya, tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh SDA kepada pasar global.

Sebaliknya, Indonesia juga tidak cocok menjadi negara ekonomi komando yang mematikan swasta. Praktik seperti itu justru akan mematikan ekonomi dan membuat negara semakin miskin. Jalan tengah merupakan pilihan terbaik dan banyak dijalankan negara-negara dengan model market socialism, seperti Jerman, Denmark, dan negara-negara Skandinavia lainnya.

Negara hadir secara nyata dan memainkan peran strategis, sementara swasta menjalankan aktivitas ekonomi dan produksi secara efisien. Negara menjalankan regulasi demi kemakmuran, menguasai data, dan berdasarkan data tersebut melakukan pengawasan.

Dalam kasus sumber daya alam, negara harus mengendalikan devisa. Sementara itu, swasta memainkan peranan di pasar melalui produksi yang efisien, inovasi, serta menjalankan bisnis secara kompetitif agar mampu bersaing di pasar global.

Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi atau ekonomi politik antara negara dan pasar, melainkan bagaimana mendesain implementasi tata kelola sistem ekspor satu pintu yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta. Agar negara tidak salah desain hingga berubah menjadi pedagang langsung, diperlukan lembaga profesional independen, seperti Sucofindo dan SGS, untuk membantu negara memperkuat kehadirannya dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam melalui kendali ekspor. Kehadiran kedua lembaga tersebut penting untuk menjaga transparansi dan kredibilitas global.

Desain tata kelola di lapangan menjadi sangat penting pada masa transisi ini. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak Reformasi 1998. Namun, jika salah desain, kebijakan tersebut bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional.

Dari perspektif ekonomi politik dan analisis kebijakan, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu tidak terletak pada monopoli negara secara penuh, melainkan pada desain tata kelola gabungan peran bersama, yakni kontrol strategis negara atas SDA, peranan swasta yang efisien, dan lembaga independen profesional di lapangan.

Dengan demikian, tata kelolanya tidak bertumpu pada birokrasi murni dan tertutup yang berisiko mematikan peran swasta, melainkan menjadi model smart state trading. Negara tetap mengendalikan arah ekspor satu pintu, devisa, data, dan pengawasan. Namun, peranan swasta tetap harus efisien di pasar. Dengan model tata kelola seperti ini, penguatan penerimaan negara akan berhasil, stabilitas ekonomi dan lingkungan bisnis yang sehat tetap terjaga, bahkan kompatibel dengan kebutuhan industrialisasi nasional. Karena itu, model birokrasi penuh tidak dianjurkan sebab berisiko tidak efisien dan rawan korupsi.

Lalu, apa peran lembaga profesional independen seperti Sucofindo dan SGS? Di sinilah letak peluang kunci keberhasilan karena tata kelola seperti ini menjadi best practice di banyak negara. Kendali ekspor satu pintu dan pengawasannya tidak terletak pada monopoli BUMN semata, apalagi dengan birokrasi konvensional, melainkan pada sistem verifikasi independen yang cepat dan tepat. Peran lembaga independen menjadi sangat strategis untuk membantu negara mencapai tujuan pengendalian ekspor SDA satu pintu.

Satu lembaga independen dapat menjadi tulang punggung verifikasi nasional dalam audit volume, pengawasan shipment, sertifikasi mutu, dan integrasi data ekspor nasional. Sementara itu, lembaga independen tingkat global berperan sebagai lembaga inspeksi independen yang dipercaya buyer internasional. Kombinasi keduanya sangat penting untuk meningkatkan trust karena dunia internasional tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvensional. Pasar global membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional. Dengan tata kelola seperti ini, negara tetap kuat, eksis, dan hadir di lapangan, tetapi kegiatan ekspor tetap diaudit secara independen.

Dengan tata kelola terbaik, tujuan kebijakan ini dapat terwujud. Indonesia bisa menjadi penentu harga, bukan lagi sekadar price taker. Pihak yang terdampak negatif adalah para pedagang broker di Singapura. Jika tata kelola ekspor dapat dikonsolidasikan dengan baik, Indonesia sebenarnya mampu meningkatkan daya tawar harga dan mengurangi permainan broker atau trader internasional. Biasanya, broker yang kehilangan peran akan berteriak, bahkan melakukan perlawanan terhadap kebijakan seperti ini. Kekuatan baru tersebut pada akhirnya dapat membangun benchmark harga regional dengan pendapatan devisa yang lebih tinggi.

Namun, semua itu hanya mungkin tercapai jika tata kelolanya modern dan transparan. Kelembagaannya harus dirancang dengan baik (getting institution right).