Kritik Etika Bupati Meranti yang Kecewa Soal Dana Bagi Hasil, Anggota DPR: Dia Maki-maki pun Gak Akan Ada Perubahan

Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.

"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.

Baca Juga: Bupati Meranti Buat Pemerintahan Jokowi Kepanasan, Elite Megawati: Jangan Sok, Mentang-mentang...

Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.

"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.

"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.

Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar itu menegaskan, tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.

"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.

Baca Juga: Kedaulatan Indonesia Terancam, Anak Buah Jokowi Turun Hadapi Bupati Meranti, Marahnya Bukan Main!

Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.

"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkan lah ruangan!" ujar dia.