Bamsoet Gulirkan Lagi Wacana Presiden 3 Periode, Sudirman Said Sinis: Apa Pantas Diucapkan Pemimpin Lembaga Tinggi Negara?

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode memicu kritik dari Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said.

Dalam diskusi Ngopi dari Sebrang Istana, yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKopi, Minggu (18/12/2022) ini yang bertema 'Merangkum 2022, Menyambut 2023', Sudirman meminta elite politik tidak menggulirkan ide-ide yang tidak etis.

Baca Juga: Mantan Ketua MPR Beri Peringatan Keras ke Ketua MPR: 'Bamsoet Akan Dikenang Penghancur Konstitusi'

Menurutnya, wacana penambahan masa jabatan presiden tidak pernah dibahas di akar rumput. Sehingga tidak sepantasnya ide-ide itu disampaikan di depan publik, dengan mengatasnamakan menjunjung tinggi demokrasi.

"Ketua MPR bicara soal tiga periode, dengan alasan untuk memancing ide. Apa boleh secara hukum? boleh. Tapi apakah patut diucapkan oleh pemimpin lembaga tinggi negara? seharusnya, tidak," kata Sudirman Said dalam siaran pers, yang diterima Republika.

Wacana tiga periode yang digelindingkan segelintir elite politik, menurut Sudirman, dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ia berharap, ide-ide liar seperti itu dihentikan pada 2023.

"Tahun depan itu, pemilu harus kita gunakan sebagai jalan mengembalikan kepatutan. Publik etik. Kita punya banyak orang cerdas untuk mengembalikan publik etik yang saat ini sudah tergerus," ungkap Sudirman.

Pemilihan Umum 2024, harus melahirkan pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan mengerti hukum. Bukan pemimpin yang pragmatis secara politik, sehingga terperangkap oleh konflik kepentingan pribadi.

Diskusi tersebut turut dihadiri pengamat politik Siti Zuhro, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati, deputi BAZNAS Arifin Purwakananta dan artis Ronal Surapradja.

Baca Juga: 'Pak Jokowi Sudah Dua periode, Berniatlah Khusnul Khotimah'

Siti Zuhro sepakat dengan Sudirman Said. Ia menegaskan, pilpres 2024 harus melahirkan pemimpin baru yang paham hukum dan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Tahun 2023 sudah diprakondisikan di 2022. Pertanyaannya, negeri ini ada gak, sih, yang mengurus? Mengapa sejak 2019 sampai sekarang, rakyat merasa tidak pasti melulu. Politik yang tidak stabil, mengapa nuansa kompetisi begini banget, tidak jelas dan terbelah," kata Siti.