Keheranan Lihat Pemerintahan Jokowi Mau Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik, PKS: Ini Paradoks!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut pihaknya tegas menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Dia menilai, rencana tersebut secara terang-terangan melukai rasa keadilan masyarakat. 

Pasalnya, dia menilai pengguna motor dan mobil listrik didominasi kalangan masyarakat menengah ke atas yang dinilai tidak terlalu membutuhkan subsidi. Mulyanto menegangkan, masyarakat tidak mampulah yang membutuhkan subsidi tunai.

Baca Juga: Habis Tuduh Rezim Jokowi Kini Minta Sumbangan, Amien Rais Dikuliti Habis: Nazarnya Dibayar Dulu...

"Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dll. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12/22).

Untuk itu, Mulyanto mengecam sikap pemerintah yang dinilai tidak adil dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, lanjut Mulyanto, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah, sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. 

Dia juga menuturkan, dalam hal subsidi BBM, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia menilai, subsidi BBM selalu dipermasalahkan, padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN. 

"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya. 

Atas sikap yang berbeda itu Mulyanto menyebut Pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Jauh Sebelum Anies Baswedan, Elite Megawati Ungkap Gimana Jokowi Diancam NasDem: Mimik Mukanya...

Mulyanto mengaku meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya.