Tolak Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik, PKS Tagih Harga BBM Diturunkan

Rencana pemerintah meberikan subsidi pembelian kendaraan listrik jadi perbincangan di tengah masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya.

Terkait subsidi BBM misalnya, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.

Baca Juga: Heboh Kabar Jenderal Polisi Jadi 'Pembeking' Tambang Ilegal, Mulyanto PKS: Harus Ditindak Tegas!

"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diteria redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (19/12/22).

“Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel.Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya.

Terkait subsidi kendaraan listrik, Mulyanto menyebut hal tersebut cenderung digunakan masyarakat kelas menegah atas yang tak perlu diberi subsidi.

“Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas.Mereka tidak membutuhkan subsidi,” ujar Mulyanto.

Alih-alih subsidi pebelian kedaraan listrik, Mulyanto mengungkapkan subsidi kebutuhan ke masyarakat bawah harus lebih diutamakan.

Baca Juga: Ngaku Pernah Ikut Banggakan Mobil Esemka Sampai Ingin Pesan Satu Unit, Rizal Ramli: Saya Dikibuli Langsung oleh Jokowi

Menurutnya sangat aneh apabila subsidi yang perlu diberikan ke masyarakat yang membutukan malah tertahan.

“Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dll. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," ujar Mulyanto.