Tanggapi Manuver Uni Eropa Larang Ekspor Sawit, Ekonom: Indonesia Tak Perlu Khawatir!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada awal Desember lalu, meresmikan kebijakan larangan impor untuk beberapa komoditas yang dianggap sebagai pendorong utama deforestasi. Minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan kedelai termasuk dalam produk yang akan dilarang memasuki Benua Biru tersebut. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa Indonesia dinilai tidak perlu mengkhawatirkan kebijakan Uni Eropa yang melarang impor beberapa komoditas tersebut. Lantaran, pangsa pasar Eropa untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia tidak terlalu besar dibandingkan China, India, atau negara-negara lainnya. Ditambah lagi, Indonesia akan mulai mengimplementasikan campuran bahan bakar minyak (BBM) solar dengan biodiesel sebanyak 35 persen atau B35 awal tahun depan. 

Baca Juga: Bertahun-tahun, Persoalan Praktik Public Relation Negara Barat Maju Guna Melemahkan Minyak Sawit

“Kalau misalnya pasar Uni Eropa cuma 13-14 persen kesampingkan saja. Karena India, China mulai tren [ekspor CPO-nya], jadi tidak jual ke mereka [Eropa] juga tidak masalah. Indonesia juga akan mulai dengan B35. Jadi tidak usah khawatir,” ujar Tauhid dalam diskusi Trade Outlook 2023, Senin (20/12/2022).

Lebih lanjut dikatakan Tauhid, Uni Eropa memang selalu memainkan isu bahwa kelapa sawit tidaklah ramah lingkungan. Menurut Tauhid, isu tersebut sengaja dimunculkan agar minyak nabati yang mereka produksi seperti minyak biji bunga matahari tidak kalah saing.

“Jadi ini adalah masalah perang dagang. Jadi masalahnya produksi minyak biji matahari mereka berkurang trennya dan padahal itu andalan Eropa dan berlawanan dengan palm oil yang market-nya semakin besar. Apalagi ini terkait bahan untuk biofuel yang sangat dibutuhkan Uni Eropa,” jelas Tauhid.

Baca Juga: Gembiranya Senin Ketiga Bulan Desember, Harga Sawit Domestik Tercatat Naik!

Lebih lanjut, diungkapkan Tauhid, Uni Eropa memang telah memainkan isu tersebut sejak tahun 2018 yakni dengan memberlakukan Renewable Energy Directive (RED II). Menurut Tauhid, kebijakan seperti itu merupakan standar ganda Eropa. Pasalnya, ujar Tauhid, deforestasi yang terjadi di Eropa lebih tinggi dibandingkan di Indonesia untuk membangun perkebunan-perkebunan pangan di kawasan tersebut.