Gak Resmi, Wapres Ma'ruf Amin Nilai Permintaan Maafnya PM Belanda Tidak Jelas

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta pemerintah Belanda untuk mengajukan permohonan maaf secara resmi terkait keterlibatan Belanda dalam perbudakan Indonesia.

"Kalau dia memang itu ajukan aja resmi kepada pemerintah," kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai berolahraga pagi di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Bali, Jumat (23/11/2022).

Baca Juga: Bela Istana, Wapres Ma'ruf Amin Satu Suara Sama Jokowi Terkait Pemilu: Ikutilah Regulasi KPU

Menurut Wapres, jika diajukan secara resmi maka pemerintah akan mempertimbangkan dan merespons hal tersebut.

"Pemerintah akan merespons, seperti apa responnya kan, pemerintah akan perbincangkan itu," ujarnya.

Wapres pun menegaskan, dengan pernyataan yang dilontarkan PM Belanda hal permohonan tersebut tidaklah resmi diajukan.

"Kan begitu jadi tidak jelas (belum resmi) sampaikan saja pada pemerintah, jadi pemerintah akan merespons seperti apa," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya PM Belanda, Mark Rutte, pada Senin (19/12/2022) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun di masa kolonial.

Pemerintah Belanda, melalui PM Rutte mengungkapkan penyesalannya atas perbudakan dan perbuatan tidak manusiawi yang berdampak negatif. Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.

Baca Juga: BNPB dan Pemda Harus Bersinergi, Wapres Ma'ruf Amin: Mari Antisipasi Bencana Alam Saat Libur Nataru

"Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte.