Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak ikut campur terkait koalisi partai politik. Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Jokowi yang mengaku khawatir terjadi gejolak politik yang menyebabkan parpol tak membentuk koalisi.
“Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi,” ujar Renanda kepada GenPI.co, Jumat (23/12).
Menurutnya, istana tidak perlu takut disalahkan apabila koalisi parpol dan capres-cawapres tidak terbentuk hingga Pilpres 2024.
Baca Juga: Pengamat Sebut Erick Thohir Diproyeksikan Jokowi sebagai Cawapres
“Seharusnya tidak perlu takut, kecuali Istana merasa mencoba mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” tuturnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa istana seharusnya fokus memperbaiki ekonomi dan nasib rakyat yang sedang susah.
“Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang,” kata dia.
Renanda juga meminta Jokowi belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menurunkan angka kemiskinan saat masih menjabat.
“Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan,” ucapnya.
Dirinya meyakini Jokowi bisa menurunkan angka kemiskinan meskipun tidak sebaik SBY.
“Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya,” pungkas Renanda.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: