Gerak-gerik Jokowi buat Depak Menteri dari NasDem Kebaca, Analis: Presiden Aslinya Galau

Analis politik Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin memanas jelang pemilu dan pilpres 2024.

Menurutnya Arifki, bila presiden melakukan reshuffle, sudah barang tentu akan menentukan haluan politik di 2024 mendatang.

Baca Juga: Reshuffle Menguat, NasDem Segera Out? Mengutip Istilah PDIP: Saatnya Cabut 'Duri dalam Daging' di Kabinet

Sebab, usai purna tugas di 2024, Presiden Jokowi masih tetap punya andil dalam perpolitikan di Indonesia, apalagi dengan kebijakan luar negeri.

Kemudian masih menurut Arifki, reshuffle akan berdampak terhadap para menteri termasuk menteri dari Partai NasDem yang sudah bersama dengan Jokowi hingga saat ini.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic mengungkapkan, perombakan kabinet salah satu ancaman bagi NasDem.

"Ya bisa saja jadi ancaman terhadap NasDem, apalagi kepala negara punya kepentingan pasca Pilpres 2024 mendatang," tutur Arifki.

Walau demikian, Arifki memandang, menteri dari NasDem terdepak dari Kabinet Indonesia Maju nantinya, bukan karena soal kinerja melainkan gelombang politik.

"NasDem tercampak berarti ini kepentingan sang kepala negara pasca 2024, dan kemudian akan menentukan langkah setelah purna tugas," ucapnya.

Angin-angin dari koalisi agar menteri dari Partai NasDem terus berembus, pemicunya aksi Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Posisi ini yang membuat Jokowi galau, dan berkemungkinan pula akan rasa khawatir yang memengaruhi haluan politik jelang Pilpres mendatang," ringkasnya.

Desas-desus perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah tersiar, bahkan Presiden Joko Widodo berkata, "Mungkin" saat di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Bahkan melansir dari catatan survei Charta Politika, responden menyepakati kalau kepala negara Indonesia, Jokowi menggunakan haknya meresuffle para menteri di KIM. Terdata sekitar 61,8 persen merespon reshuffle.