Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Politisi PDIP Ganas: Dari Dulu Demokrat Suka Main Drama Murahan, PKS Suka Tuduh Sembarangan Tanpa Bukti

Politisi PDIP Ganas: Dari Dulu Demokrat Suka Main Drama Murahan, PKS Suka Tuduh Sembarangan Tanpa Bukti Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menanggapi berbagai tudingan yang menimpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak pemerintahan, Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus buka suara. Ia menyayangkan sikap dan pernyataan sejumlah elit partai politik, khussunya Demokrat dan PKS.

"Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik," ungkap Deddy melalui keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (24/12/2022).

Baca Juga: Keras, Kader PDIP Tolak Tuduhan Jokowi Kasih Dukungan ke Capres Tertentu

Deddy menilai kedua pihak itu dengan mudah melontarkan provokasi, dan tangan mereka dengan sembrono menunjuk ke Istana hingga Presiden Jokowi.

"Ini tidak sehat karena asumsi dibangun di atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu," katanya.

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa taktik murahan itu sepertinya menjadi pakem bagi kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik.

"Dari dahulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan, sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi, sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi genetika politik dari kedua partai itu," ujar Deddy.

Baca Juga: Orang PDIP Enggak Percaya Jokowi Manfaatkan Kekuasaan buat Intervensi Pemilu: 2 Partai Terus Menggonggong

"Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika," lanjut anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy juga mencontohkan insinuasi tentang Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden mana pun dengan penggunaan kekuasan, seharusnya dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: