Nasdem Tak Perlu Takut Menterinya Didepak dari Kabinet Jokowi, Pengamat Justru Sebut Hal Itu Sebagai ‘Keuntungan’
Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ramai soal reshuffle kabinet Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024, Achmad Nur Hidayat, selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan sebenarnya PDIP telah melanggar fatsoen dan etika politik.
“Sesama internal koalisi tidak boleh mempengaruhi Presiden untuk meminta anggota koalisinya lain untuk didepak dari jabatan menteri,” kata Achmad melansir dari pernyataan tertulisnya, Rabu, (28/12/22).
“Namun kekuasaan selalu menuntut lebih. Mungkin PDIP berharap kursi menteri Nasdem akan beralih kepada PDIP,” kata dia.
Meski begitu, Achmad mengatakan Nasdem sendiri sebenarnya cukup diuntungkan dari isu reshuffle ini.
“Begitu ada satu saja menteri Nasdem diganti, Nasdem akan mendapatkan windfall profit politik dimana pendukung anti koalisi Jokowi akan masuk ke-ceruk pemilih potensial NASDEM,” kata dia.
Meski begitu, Achmad membuka kemungkinan adanya sandiwara politik yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
“Nasdem bercita menjadi partai terbesar di Pemilu 2024 menggantikan PDIP. Jadi bukanlah tidak mungkin isu reshuffle sudah dirancang oleh Nasdem dan Presiden Jokowi,” kata dia.
Berbagai sumber menurut Achmad mengatakan waktu reshufflenya pun sudah ditentukan jauh hari bersama Surya Paloh dan Presiden Jokowi sendiri.
Nasdem harus berbeda dengan penguasa saat ini bila mau menjadi terbesar. Namun sayangnya menurut Achmad berbeda dengan pemerintah, menurut nasdem itu memiliki cost yang besar.
Baca Juga: Rocky Gerung Samakan Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi dengan Jual Beli Kodok
“Cost politik dan cost kekuasaan sepertinya tidak mungkin benar-benar akan ditempuh nasdem,” kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
