Jenderal Kudeta Myanmar Ampuni Lebih dari 7.000 Tahanan, Enggak Termasuk Aung San Suu Kyi

Partai tersebut meraih kemenangan telak kedua berturut-turut dalam pemilihan umum 2020, hasil yang memicu penggulingannya oleh militer pada tahun berikutnya. Aksi militer tersebut menyebabkan protes damai nasional yang dibubarkan oleh pasukan keamanan, memicu perlawanan bersenjata yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.

Sejarah Myanmar bahkan sebelum pengambilalihan tahun 2021 ditandai dengan konflik bersenjata selama beberapa dekade antara pemerintah pusat dan etnis minoritas yang mencari otonomi lebih besar, sebagian besar di wilayah perbatasan.

Konflik itu masih berkecamuk di sebagian besar negara, dan Min Aung Hlaing menekankan bahwa “penghentian konflik bersenjata internal untuk memastikan solidaritas dan perdamaian nasional, yang merupakan kebutuhan mutlak bagi negara kita dan upaya keras, sedang dilakukan untuk mencapai tujuan itu.”

Penggulingan demokrasi oleh pemerintah Min Aung Hlaing dan represi sengit terhadap semua oposisi juga menjadikannya negara paria, dan banyak negara telah memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap para jenderal yang berkuasa.

“Terlihat beberapa organisasi dan negara ikut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar. Namun, kami telah memutuskan untuk berdiri teguh secara global, sambil berpegang pada kebijakan luar negeri kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan bangsa kami,” katanya.