Oligarki Ekonomi di Tahun Politik Indonesia 2023

Para pelaku perburuan rente ini ujungnya akan menyebabkan kartelisasi dan mafia di sektor barang dan jasa termasuk importasi. Jika ini terus terakumulasikan maka pada akhirnya para pemburu rente dapat menjadi pelaku oligarki bisnis dan ekonomi dengan menjadi investor politik yang dapat mengorbankan masyarakat rentan karena terjadi ketimpangan pendapatan di masyarakat akibat terjadinya pembangunan ekonomi yang tedistorsi korupsi dan demokrasi yang belum didukung supremasi hukum.

Dalam hal ini, untuk Indonesia ingin menghindari hal-hal ini, maka diperlukan keberanian dari elit negara. Didin memberikan rekomendasi bagi elit negara untuk melakukan dua hal utama yaitu reformasi politik dan juga reformasi ekonomi. Reformasi politik dapat dimulai dengan menekan ongkos proses politik, yaitu dengan penyederhanaan prosedur kampanye, mengilangkan berbagai modus pemberian mahar politik, dan berbagai korupsi politik dengan memberikan sanksi berat atau bukan hanya dilakukan secara hukum, tapi juga secara finansial, politik, serta sosial.

Sementara itu pada reformasi ekonomi dapat dilakukan dengan menekan ongkos ekonomi, yatu melakukan penentuan e-Procurement yang makin masif di seluruh penjuru Indonesia, memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan kewenangan seperti KPK, Perburuan Rente dan Korupsi Ekonomi. Hal-hal ini perlu dilakuka secara paralel dengan penyehatan mekanisme pasar serta membangun kelas menengah yang besar dengan pemberdayaan UMKM serta hilirisasi bisnis besar berbasis SDA atau komoditi.