Sri Mulyani Senggol Bupati Meranti yang Marah-marah, Pengamat: Tidak Menjawab Persoalan!

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu) yang “menyenggol” bupati marah-marah ke kementerian yang dipimpinnya yang diduga kuat mengarah pada heboh Bupati Meranti Muhammad Adil.

Untuk diketahui, Muhammad Adil meluapkan uneg-unegnya sebagai bupati terkait nasib daerah pimpinannya yang diklaim tak dapat keadilan soal dana bagi hasil (DBH) minyak.

“Dari tanggapan-tanggapan Sri Mulyani tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Meranti sebagaimana yang dikeluhkan oleh Muhammad Adil di mana rakyat Meranti masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan padahal daerah ini memberikan kontribusi besar kepada pendapatan negara,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Senin (9/1/23).

Achmad menilai seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas untuk memerintahkan institusi terkait mencari tahu soal kondisi ekonomi masyarakat meranti.

Baca Juga: Isu Reshuffle Cuma 'Cek Ombak', Pengamat: Jokowi Mau Lihat NasDem Goyah Apa Nggak

“Semestinya Presiden tidak tinggal diam dan melihat masalah ini sebagai sebuah fenomena yang harus di atasi dengan menugaskan institusi terkait untuk mencari tahu kondisi ekonomi masyarakat di sana,” ungkapnya.

Achmad pun membeberkan sejumlah data yang ia kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 206.116 jiwa. Rincian penduduk Meranti terdiri dari 106,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 99,6 ribu adalah perempuan.

Dengan wilayah seluas 3.705 km persegi, kepadatan penduduk di Kabupaten Meranti mencapai 56 jiwa per kilometer persegi.Tercatat 47 ribu orang adalah penduduk miskin atau setara 25,28 persen dari total penduduk pada 2020. Sementara upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti pada 2023 ditetapkan sebesar Rp3.224.635 atau meningkat Rp240 ribu dalam dua tahun. UMK Meranti menjadi yang terkecil di antara wilayah lain di Provinsi Riau.

“Jika memang pembagian DBH yang saat ini belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Meranti maka semestinya ada langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat untuk menjawab persoalan ini dengan kebijakan yang sesuai, seperti distribusi bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja dan lain-lain,” jelasnya.

“Kemenkeu jika hanya bersikap defensif saja sama sekali tidak bijak dan terkesan baper. Itu bukan sikap negarawan yang baik. Jawab dengan kebijakan karena itu peran pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyinggung soal adanya bupati yang marah-marah ke pihaknya.

Baca Juga: Sibuk Ngurusin 'Setan dan Iblis' Terkait Bupati Meranti, Ekonom Sayangkan Respons Kemenkeu: Tidak Mencerminkan Empati!

“Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita, katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," ujar Sri Mulyani dikutip dari CNN Indonesia, Senin (9/1/23).

"Jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus kita sampaikan, kalau harga minyak tinggi itu bagi hasilnya gimana, kalau CPO nanti sudah ada di HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) membaginya seperti apa, formulanya seperti apa, bayarnya kapan," tambahnya.