NDC Kedua Jadi Target Indonesia, 3 Hal Ini Jadi Perhatian Utama KLHK

Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan Indonesia akan menyerahkan NDC kedua pada tahun 2024. Wamen menyebut dokumen tersebut mencakup penurunan bertahap penggunaan batu bara dalam kerangka transisi energi yang adil, potensi kapasitas penyerapan karbon biru, dan pengurangan HFC.

“Untuk mencapai target iklim nasional, Indonesia juga telah memiliki target dan koridor khusus melalui FOLU Net Sink 2030 Indonesia dan rencana operasionalnya. Folu Net Sink 2030 mencakup banyak aspek, antara lain pengendalian kebakaran hutan; pengelolaan hutan lestari; rehabilitasi hutan dan lahan untuk penyerapan karbon, terutama di hutan mangrove dan lahan gambut; serta konservasi keanekaragaman hayati,” kata Wamen Alue Dohong dalam sambutannya, saat mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya membuka Workshop Global Environment Facility-8 (GEF-8) Regional Asia dan Pasifik di Nusa Dua, Bali dikutip dalam siaran pers, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sumbagut Berhasil Raih 6 PROPER Hijau dari KLHK

Untuk diketahui, Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dalam melakukan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi tujuan konvensi yang telah diratifikasi. Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu dari 39 negara yang meningkatkan ambisi Nationally Determined Contribution melalui Enhanced NDC.

Hal ini ditandai dengan peningkatan target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri menjadi 31,89% dan target dengan dukungan internasional menjadi 43,20%. Begitu juga komitmen Indonesia akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Indonesia mendukung adanya peran dan tanggung jawab dalam melindungi keanekaragaman hayati di antara elemen masyarakat dengan menegakkan prinsip common but differentiated responsibility (CBDR).

Terkait hal ini, Alue Dohong mengatakan perlu dipertimbangkan bahwa target global 30 by 30 sebagaimana diadopsi pada Kumning-Montreal Biodiversity Framework (KMBF) akan sangat bergantung pada kontribusi nyata dari negara-negara mega-biodiversity, yang sebagian besar adalah negara-negara berkembang, yang memiliki keterbatasan finansial.

“Oleh karena itu, Indonesia menyerukan komitmen yang lebih kuat dari negara maju untuk secara signifikan meningkatkan kontribusi pada GEF, guna mengurangi kesenjangan pendanaan nasional negara berkembang untuk pelaksanaan program konservasi,” katanya.

Baca Juga: Simak, Retno Marsudi Paparkan Capaian dan Prioritas Diplomasi Indonesia

Sebagai salah satu negara di regional Asia Pasifik, Indonesia juga memiliki banyak tantangan yang sama terkait dengan iklim, degradasi lahan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Indonesia menyambut baik langkah-langkah yang diambil GEF dalam mendukung upaya untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan nasional, regional, dan global, yang telah dibahas dan dinegosiasikan dalam berbagai konvensi multilateral.

Wamen Alue Dohong berharap, melalui workshop yang diselenggarakan pada 10-13 Januari 2023 ini, dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi diantara negara-negara mitra GEF.

Baca Juga: KLHK Dorong Peningkatan Nilai Ekonomi Karbon Melalui Program PROPER

“Saya percaya bahwa workshop regional Asia dan Pasifik yang kita adakan sekarang di awal siklus ke-8 pelaksanaan GEF ini, merupakan pertemuan di waktu yang tepat dan menjadi kesempatan yang penting untuk lebih memperkuat kolaborasi dan kerja sama berbagai negara di kawasan ini, khususnya dalam konteks pemanfaatan dana GEF untuk meningkatkan kontribusi terhadap berbagai tujuan lingkungan secara global,” ujar Wamen Alue Dohong mengakhiri sambutannya.

Baca Juga: Getol Bela Perppu Cipta Kerja, Motif Manuver Menterinya Jokowi Dibaca: Biar Gak Kena Reshuffle!

Menanggapi hal tersebut, CEO Global Environment Facility(GEF), Carlos Manuel Rodriguez menyampaikan pertemuan Asia Pacific Workshop (APW) bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan mendiskusikan Strategi Pemrograman GEF-8 (GEF-8 Programming Strategy) serta memberikan panduan tentang partisipasi negara-negara anggota GEF dalam 11 (sebelas) Program Terpadu (Integrated Programs (IPs), yang diantaranya: (1) Critical Forest Biomes; (2) Circular Solutions to Plastic Pollution; (3) Ecosystem Restoration; (4) Eliminating Hazardous Chemicals from Supply Chains; (5) Food Systems; (6) Net-Zero Nature-Positive Accelerator; (7) Wildlife Conservation for Development.