Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Viral Bukti Dugaan Korupsi Beras Bansos DKI di Era Anies Baswedan, Jhon Sitorus: Buzzer Yohannes Sedang Dig Dug Serrr

Viral Bukti Dugaan Korupsi Beras Bansos DKI di Era Anies Baswedan, Jhon Sitorus: Buzzer Yohannes Sedang Dig Dug Serrr Kredit Foto: Fajar.co.id
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menanggapi viralnya penemuan bukti dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa ribuan ton beras rusak ditimbun dalam sebuah gudang. Sebelumnya, bukti-bukti ini diungkap Rudi Valinka yang menuding adanya korupsi di era Gubernur Anies Baswedan.

"Buzzer Yohannes sedang dig dug serrr. Bingung mau menangkal pake bahasa apa?," tandasnya.

Baca Juga: Mencuat Dugaan Korupsi Bansos di Era Anies, Begini Respons Heru Budi

Sebelumnya, Pegiat media sosial Rudi Valinka membongkar bukti-bukti penimbunan beras diduga milik Pemprov DKI Jakarta ini di Twitter yang kemudian viral. Ia menduga penganggaran bansos itu pada tahun 2020 silam.

"Selamat Pagi 'Dugaan Korupsi Beras Bansos DKI 2020'. Hampir 2 hari ini sudah 4 juta akun yang membaca kasus ini," ucapnya dalam unggahannya di Twitter, Rabu, (11/1/2023).

Dia juga menyindir para buzzer yang hanya diam.

"Media besar yang biasanya asal copas twit viral menjadi diam, BuzzeRp Yohanies yang selama ini Kamikaze bela junjungannya menjadi Bisu. Ada apa yah?," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Rudi Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program bansos pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun

Dia mengatakan, semua berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung.

Latar belakang Bansos DKI tahun 2020 itu kata dia untuk penanggulangan dampak Covid-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako.

Dia menyebut, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

"Porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa," ujarnya.

Lebih jauh kata dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya.

"Apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya, nanti akan kita lihat di penjelasan selanjutnya," ungkapnya.

Baca Juga: Dari Bansos Hingga Pelatihan Kerja, Mensos Risma Ungkap Caranya Berantas Kemiskinan Setahun Belakang

Rudi juga mengungkit soal pernyataan Gubernur DKI saat itu soal bansos 2020 yang katanya ada daging sapi yang menurut Rudi bohong. Dia mengaku telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya.

Ketika meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh pasar jaya yang sangat sunyi dan dijaga oleh security.

"Gue berhasil masuk kedalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yg bekerja ditugasi melakukan Mission Impossible menyortir beras-beras busuk," ungkapnya.

Dipastikan kata dia, 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini.

Baca Juga: Anies Baswedan Sibuk Jadi Pembicara di Forum Internasional, Ganjar Pranowo Dicari: Nggak Diundang Ya? Oo...

"Untuk memastikan lagi bentuk beras ini maka gue foto di telapak tangan langsung supaya gak ngeles aja dan bisa menyentuh langsung bagaimana rusaknya beras-beras ini serasa tepung hancur ditangan," ujarnya.

Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini.

Selain itu dia menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos Perumda Pasar Jaya ini.

"Semua bersumber dari hasil Forensik Audit yang dilakukan oleh Ernst & Young terkait pelaksanaan bansos ini, karena forensik pasti datanya detail. Berawal dari Risalah Rapat Dewan Pengawas, Direksi dan KAP pada tanggal 12 Mei 2022 terkait temuan-temuan forensik audit yang dilakukan EY terkait Bansos ini," ungkapnya.

Temuan dugaan adanya kesalahan adminstrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos dan di point 11 KAP EY kata dia menyatakan adanya istilah Unknown Shrinkage (kehilangan yang tidak diketahui) senilai Rp150 Miliar karena banyak modus seperti double Surat Jalan.

Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan EY ini, hanya untuk ‘kesalahan prosedural’ saja EY sudah katakan adanya kebocoran Rp150 Miliar.

Lebih jauh kata dia, uang Bansos 2020 senilai Rp2,85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020.

EY melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan. Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan.

"Nama-nama suplier beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta. Disini bukti kehebatan partai @psi_id nama anggota mereka clean n clear," ujarnya

Total pengadaan Beras untuk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket. EY fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi-bagi ke orang-orang terpilih.

Pada tanggal 18-19 Desember 2020 silam kata dia, ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020 ini. Alih-alih memeriksa Bansos DKI 2020 malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021.

Baca Juga: PDIP Belum Umumkan Capres, Pengamat: Anies Baswedan Untung, KIB Rugi!

"Bahkan ada rumor tahun 2021 saat kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh salah satunya tengah menyelidiki bansos 2020 juga. Permintaan Wajar Tanpa Syarat saat itu sangat berat," tuturnya

"FYI aja ketua dewan Pengawas Pasar Jaya merangkap sebagai ketua DPP Relawan Anies," tambahnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: