Petani Cilacap Protes Impor Beras Jelang Panen, Desak Firli Usut Keberadaan Mafia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Puluhan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras. 

Ketua paguyuban Muhammad Ilyas menilai, kebijakan tersebut menyakiti petani karena dilakukan menjelang panen raya sehingga akan merusak harga jual beras petani. 

“Ketua KPK segera usut ini, apa ada mafia di sana? Terus terang kami sangat kecewa, karena sejak dulu kalau sudah impor jelang panen pasti yang rugi petani, beras jadi murah,” kata Firli, Jumat (13/1), saat menyampaikan aksi protes di area persawahan, Kecamatan Majenang. 

Dia menyatakan, masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023. Dalam rentang itu, impor beras sebanyak 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga. 

“Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani? Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani, apalagi dirusak dengan impor begini,” ungkapnya. 

Ilyas juga heran dengan narasi satu pihak pemerintah yang menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik. 

Sebab sepanjang pengamatannya, pada tahun 2022 rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen. Sebaliknya, produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

“Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus ya kan aneh,” tegasnya dengan nada heran. 

Alih-alih percaya dengan narasi tersebut, pihaknya justru curiga ada pihak yang sengaja memainkan tingkat penyerapan beras petani sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi tidak memadai. 

“Mohonlah jangan permainkan petani, sedih Pak, apa-apa pangan impor padahal dalam negeri melimpah, ujung-ujungnya korupsi,” tegasnya. 

Dia menegaskan, saat ini petani semakin melek dengan isu korupsi di sektor pangan. Ini karena sudah banyak kasus korupsi yang terungkap di balik kebijakan impor pangan dan kebutuhan pokok seperti impor bawang putih, gula, daging, garam, ikan, minyak goreng, dan lainnya. 

“Pak Firli anak petani, banyak anggota KPK juga anak petani, mohon diperhatikan keluhan dan nasib kami,” pungkasnya.