Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dipanggil DPR, Mentan Dicecar Soal Impor Komoditas Pangan

Dipanggil DPR, Mentan Dicecar Soal Impor Komoditas Pangan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Langkah impor beras yang dilakukan pemerintah demi menjaga harga beras di pasaran menuai kritik. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IV memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk meminta penjelasannya terkait langkah impor tersebut.

Ketua Komisi IV DPR, Sudin menilai pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik, bahkan membuat kondisi pertanian di tanah air memburuk. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya.

“Secara kasat mata produksi beras dan komoditas pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor,”tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1).

Sudin mengatakan, hal itu disebabkan oleh data yang ditunjukkan Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Oleh sebab itu pihaknya mendorong agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Masuki Musim Panen Raya, Mentan Pastikan Pasokan Beras Melimpah

Lebih lanjut, Sudin menilai kinerja program yang ada saat ini belum berdampak signifikan terhadap pencapaian target nasional namun hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional, seperti kondisi produksi daging sapi di Indonesia.

Berdasarkan catatan Komisi IV DPR, hasil produksi daging sapi terus menurun setiap tahunnya, jauh dari kebutuhan nasional. "Bahkan di tahun lalu Indonesia malah terjangkit PMK yang sangat buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional," jelasnya.

Selain itu, Sudin juga menilai komitmen Kementan masih rendah dalam membangun sektor pertanian. Kondisi itu, menurutnya, tercermin dari beberapa informasi dan data yang selalu berubah-berubah.

Sudin mengungkapkan masih sering terjadi ketidakkosistenan hingga maladministrasi, seperti pada proses pengisian jabatan struktural di kementerian tersebut. "Sangat tidak akurat bahkan cenderung manipulatif. Banyak jabatan yang kosong tidak terisi," kata Sudin.

Baca Juga: Ini Sederet Komitmen OJK Untuk Dukung Ekonomi Hijau

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: