Saham Garuda Indonesia Berdarah-darah, Bursa Ambil Tindakan Tegas

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk turun tangan melihat kondisi pergerakan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang terus menerus mengalami penurunan. 

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi, Lidia M. Panjaitan, mengutarakan bila Bursa saat ini tengah mencermati pola transaksi saham maskapai penerbangan BUMN tersebut. 

Dimana, informasi terakhir mengenai Perusahaan Tercatat adalah informasi tanggal 10 Januari 2023 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) terkait laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Baca Juga: Sudah Amblas 50%, Saham Garuda Terus Terkena Auto Reject Bawah

“Pemantauan dilakukan karena telah terjadi penurunan harga saham yang tidak wajar yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity),” ujarnya, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Lebih lanjuta Lidia mengungkapkan bila pengumuman UMA ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal.

"Sehubungan dengan terjadinya UMA atas perdagangan saham GIAA, BEI meminta para investor untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa,” tambahnya. 
Baca Juga: Meski Sahamnya Menukik, Bos Besar Bilang 2023 Garuda Siap Terbang Tinggi

Bursa pun mengingatkan investor mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya, serta mengkaji kembali rencana corporate action perseroan apabila belum mendapatkan persetujuan RUPS.

"Investor juga diharapkan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi,"tegasnya.

Sebagai informasi, saham GIAA terus menukik ke bawah setelah BEI memutuskan untuk mengizinkan kembali perdagangan saham. Sejak 3 Januari 2023 hingga saat ini saham GIAA telah amblas 104 poin atau setara dengan 50,98% dari Rp204 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. 

Diketahui, saham GIAA telah lama digembok oleh Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maskapai BUMN itu.