Sudah Makan Korban Jiwa, DPR Sebut Kemenperin Tidak Peka Karena Putuskan Tunda Rapat Soal Bentrok PT GNI

Ia menyebut pengusutan masalah ini harus tuntas karena menyangkut hal lain yang lebih besar yaitu program hilirisasi nikel. Kejadian ini, lanjut Mulyanto, bisa menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan hilirisasi nikel dan hilirisasi barang tambang lainnya. 

"Hilirisasi nikel ini adalah proses industrialisasi pengolahan SDA yang panglimanya adalah Kementerian Perindustrian. Karena itu perizinan, pengawasan dan tanggungjawab ada di Kementerian ini. 

Baca Juga: Tak Hadirkan Keadilan Sosial, Luhut dan Jokowi Disalahin Soal Kerusuhan GNI: Bebas Impor Penjajah...

Untuk itulah kementerian ini harus tampil di depan. Namun sayangnya, yang tampil di depan soal hilirisasi nikel ini malah Menkomarinvest," singgung Mulyanto. 

Mulyanto minta Kemenperin lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan. Agar masalah-masalah seperti ini tidak berulang. Kemenperin perlu melakukan evaluasi menyeluruh program hilirisasi nikel agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.