Konflik Pekerja PT GNI Morowali, Pengamat: Kesalahan Kebijakan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai konflik yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) antara pekerja lokal dan pekerja asal China akibat kebijakan dari pemerintah yang tidak tepat. 

Pasalnya investasi hilirisasi nikel di Indonesia dari China tersebut selain membawa teknologi dan pendanaan juga membawa pekerja dengan kategori pekerja kasar. 

"Karena kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah yang mengizinkan tenaga kerja asing yang bukan profesional yang bukan membawa transfer teknologi dan bukan high skill datang ke indonesia," Ujar Achmad dikutip dari aku YouTube-nya, Minggu (22/1/2023). 

Baca Juga: Kronologi Kerunyaman Hubungan PT GNI dan Pekerja dari Sudut Pandang Bupati Morowali Utara

Achmad mengatakan kejadian yang menyebabkan dia korban jiwa tersebut rasanya mudah sekali di prediksi akan terjadi. Pasalnya tenaga kerja asing yang masuk ke suatu negara dan mengambil pekerjaan disana berpotensi besar menimbulkan konflik. 

"Saya kira ini (bentrok pekerja) adalah bukti bahwa apa yang kita prediksi ini benar dan menunjukan pemerintah dalam hal ini melakukan kebijakan dengan mengundang tenaga kerja asing yang sifatnya low skill bukan high skill ini akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi dan ini contoh di morowali dimana ini adalah satu perusahaan yang sebetulnya dianggap strategis karena perusahaan ini mengelolah nikel," Ujarnya. 

Menurutnya jika hal tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah maka berpotensi besar akan menyebar ke seluruh smelter yang memiliki tenaga kerja asing di dalamnya. 

"Ini kalau tidak diatasi segera bisa menyebar ke seluruh smelter yang ada tenaga kerja asing disana, dimana ini baru satu tempat kalau nantinya akan meluas akhirnya menimbulkan suatu masalah yang serius," Ungkapnya. 

"Konsekuensi selanjutnya dari kejadian ini, apakah ini kita bisa lokalisir kejadian di satu perusahaan saja atau bisa kemudian berkembang menjadi tragedi yang membuat kebijakan hilirisasi kita terganggu," Imbuhnya.