Kades Bongkar Biaya Kampanye Bisa Sampai Miliaran, Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jadi 9 Tahun Bikin Senang: Wong Ngirit!

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemenDes PDTT) mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Wacana ini pun menimbulkan pro kontra di banyak kalangan.

Meski demikian, banyak kades mendukung dan setuju agar wacana ini disahkan. Salah satu alasannya karena dinilai bisa menghemat biaya kampanye.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dikabulkan, Wacana Jokowi Tiga Periode Bisa-bisa Turut Direalisasikan: Efek Domino!

"Kalau menurut saya itu persoalan di konflik horizontal serta biaya yang sangat tinggi untuk kampanye setiap pemilihan. Jadi yang ingin dihindari teman-teman saya ya itu, jadi persoalan utamanya ada di situ," kata Sarjan kades Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo ketika dihubungi, Jumat (20/1/2023).

Kades yang terpilih satu periode tersebut mengaku senang jika masa jabatannya bakal ditambah. "Kalau saya pribadi ya sembilan tahun seneng, wong ngirit biaya. Kalau misalnya saya mau jago lagi harus tarung lagi, kan biayanya tinggi," ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengatakan ada poin negatif dengan masa jabatan yang hampir satu dekade tersebut. Namun, itu jika kadesnya itu tidak baik. 

Baca Juga: Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Presiden Juga Bisa Jadi 3 Periode?

"Terlalu lama itu kalau kadesnya tidak baik, tapi kalau kadesnya baik ya itu bagus. Kalau kadesnya tidak baik kan kasihan desanya nunggu lama untuk pilihan lagi," terangnya.

Selain itu, faktor konflik dampak dari pilkades di masyarakat juga menjadi pertimbangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan desa.

"Ya itu sangat menghambat terhadap pembangunan desa. Jadi mampu menghindari konflik horizontal antar tetangga antar saudara menghindarinya itu sangat sulit," katanya.