Demokrat Akhirnya Setuju Anies yang Putuskan Sendiri Nama Cawapresnya, NasDem: Semoga Sebelum Ramadan Sudah Kelar!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai NasDem kembali menegaskan soal keputusan sosok calon presiden (capres) pendamping Anies Baswedan akan dipilih oleh sang Eks Gubernur DKI Jakarta. Hal ini pun disebut-sebut sudah disepakati oleh Demokrat selaku mitra Koalisi Perubahan.

"Tim kecil mereka setiap minggu memang bertemu, tetapi kemarin ada kemajuan signifikan. Demokrat secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan NasDem, cawapres itu sebaiknya ditentukan Anies karena beliau yang tahu yang compatible dengan beliau apa dan seterusnya," papar Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Baca Juga: Kunjungan NasDem ke Sekber Gerindra-PKB Bukan Cuma Silaturahmi, Pengamat: Ini Manuver Upaya Cawe-cawe

Terkait hal ini, NasDem, kata Taslim, mendorong nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan keluar sebelum Ramadan.

"Kami berharap sebelum memasuki Ramadan ini, sudah kelar semua. Kami berharap begitu. Itu harapan kami dan kami optimistis untuk itu," kata Taslim 

Terkait PKS, NasDem berharap partai tersebut dapat segera menentukan sikap hingga sebelum Ramadan, persoalan mengenai bakal calon wakil presiden dapat dituntaskan.

"Koalisi ini, kan, mempertemukan hati, mempertemukan hati itu, kan, bertahap dan perlu kesabaran. Jadi, ya, kami mesti sabar satu-satu kami urai," tutur Taslim.

Taslim juga mengeklaim setiap kunjungan NasDem ke partai lain bukan sebagai upaya untuk membangun koalisi. Pernyataan ini terkait dengan kunjungan NasDem ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB.

"Jangan setiap kunjungan kami dianggap sebagai koalisi, terlalu sempit, ini bagian dari silaturahmi kebangsaan," ujar Taslim.

Baca Juga: Nasdem Klaim Jokowi Sering Bertemu Pak Paloh

Pertemuan dengan Gerindra-PKB, katanya, merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa PKB dan Gerindra merupakan sekutu NasDem di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sistem proporsional terbuka dalam pemilu.

"Jangan lupa, PKB dan Gerindra itu sekutu kami di MK dalam rangka ikut sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review sistem pemilu," kata Taslim.