Jawab Arahan Jokowi, BPS Siap Integrasikan Data Krusial Lewat Regsosek

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) diinisiasi BPS sejak Februari 2021 yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data agar perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran. BPS memberikan apresiasi berupa Award Desa Cantik kepada 12 desa/kelurahan di Indonesia yang dinilai terbaik dalam pengelolaan Program Desa Cantik, 12 BPS kabupaten/kota sebagai pembina statistik, serta kepada 24 pembina desa.

Desa/kelurahan peraih Award Desa Cantik adalah Desa Landau Tubun (Kabupaten Melawi), Desa Bukit Selabu (Kabupaten Musi Banyuasin), Desa Tanjung Raya (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), Desa Sukajaya (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Desa Potangoan (Kabupaten Buol), Kelurahan Toriki (Kabupaten Konawe), Kelurahan Gunungketur (Kota Yogyakarta), Desa Gumeng (Kabupaten Gresik), Kelurahan Karangsari (Kota Blitar), Desa Serdang Kulon (Kabupaten Tangerang), Desa Perancak (Kabupaten Jembrana), dan Desa Punggul (Kabupaten Badung).

Baca Juga: Walau Antitesa, Anies Baswedan Bisa Saja Dapatkan Restunya Jokowi: Dulu Satu Perjuangan, Jasanya Sangat Besar!

BPS berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui kehadiran Pojok Statistik sebagai Sahabat Mahasiswa yang dapat membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan data statistik untuk kepentingan akademis. Layanan kolaborasi ini juga bertujuan menyebarluaskan data dan informasi produk BPS serta peningkatan literasi di lingkup Perguruan Tinggi. Pojok Statistik kini berada di 82 universitas di seluruh Indonesia. BPS juga memberikan apresiasi Pojok Statistik Award kepada Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Islam Indonesia sebagai tiga Pojok Statistik terbaik di Indonesia.

Sebagai wujud nyata kolaborasi pengembangan data statistik untuk pembangunan daerah, pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah dengan tiga kepala daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab Banyuwangi, Pemkab Sumedang, dan Pemkab lembrana.

Pada kesempatan yang sama, BPS juga merilis hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020 Lanjutan). SP2020 Lanjutan merupakan rangkaian lanjutan dari SP2020 yang telah dilakukan di Tahun 2020 SP2020 Lanjutan mengumpulkan data yang lebih lengkap dan komprehensif, tidak hanya terkait parameter demograf, tetapi juga pendidikan, disabilitas, maupun perumahan. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 sebagai benchmark indikator demografi Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai penajaman arah pembangunan kependudukan bagi pemerintah. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menghasilkan parameter demograf serta karakteristik penduduk untuk menghasilkan indikator SDGs dan RPJMN bidang kependudukan. Parameter kependudukan yang dihasilkan akan meningkatkan akurasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan kependudukan sekaligus penyusunan proyeksi penduduk menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil Long Form SP2020 dilaunching oleh Sekretaris Utama BPS, Ago Mardiyanto. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS menyampaikan penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan, sehingga penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat agar dapat diintegrasikan secara selaras. "Data hasil Long Form SP2020 memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan kependudukan saat ini dan dapat dijadikan dasar untuk memproyeksikan keadaan di masa mendatang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Ateng saat menyampaikan paparan hasil Long Form SP2020.

Baca Juga: Rasio Gini Masyarakat Kembali Menurun, BPS: Bukti Indonesia Berangsur Pulih!

Untuk memperdalam hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, sejumlah narasumber membahasnya melalui talkshow "Pemanfaatan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 untuk Indonesia Emas 2045". Para narasumber adalah Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS; Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan; Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN; Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas; Ahmad Najib Burhani, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN; dan Sri Moertiningsih Adioetomo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.