Gerindra: Usulan Cak Imin Soal Penghapusan Gubernur Perlu Dikaji

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa perlu dilakukan kajian keseluruhan terkait usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar posisi gubernur ditiadakan.

"Sebagai sebuah gagasan, ini juga mungkin perlu juga dikaji," kata Dasco saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: PKB Masih Berharap Prabowo Subianto Mau Jadi Wakilnya Cak Imin, Hanya Mimpi?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga menuturkan, usulan PKB yang meminta untuk menghapus posisi gubernur hanya sebatas fungsi administrasi. Termasuk juga, di dalamnya perihal efesien kerja seorang gubenur.

"Usulan dari Cak Imin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur itu cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi," katanya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa setiap usulan mesti dikaji dan diputuskan bersama. Dengan berbagai kajian tersebut, kata Dasco, akan dilakukan pembahasan secara serius oleh stakeholder terkait.

"Selain kajian juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan bahwa usulan tersebut tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Pasalnya, mengenai otonomi daerah, mesti melalui kajian yang lengkap.

Anggota Komisi II DPR ini juga menilai, otonomi daerah kabupaten/kota mestinya ditarik ke provinsi. Dengan begitu, posisi Gubernur masih diperkenankan ada.

"Tapi kayak DKI atau Jogja, satu provinsi itu 6-8 kabupaten/kota karena beberapa kasus otonomi di kabupaten kota ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti yang akhirnya lambat sekali IPM (Indeks Pembangunan Manusia) naik," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

"Anggarannya kekecilan 3-4 triliun. Ada yang 2 triliun, tapi kalau di gubernur, 6-8 rata-rata punya 20-30 triliun itu bisa lebih muter. Jadi ini kajiannya jangan separuh-separuh," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan agar posisi Gubernur tidak lagi diadakan. Pasalnya, dia menilai bahwa gubernur hanya sekadar penyambung lidah pemerintah pusat ke daerah. Dengan begitu, dia menyebut bahwa PKB menargetkan agar tidak ada lagi gubernur.

Baca Juga: PKB Usulkan Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Makan Anggaran Besar, Fungsinya Tak Efektif!

"Target PKB, ya, tahap awal ditiadakan karena fungsi gubenur hanya sebagai, ya, sebagai sarana penyambung pusat dan daerah," kata Cak Imin saat ditemui wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1).

Dengan tidak adanya gubernur, kata Cak Imin, tidak ada pemilihan gubernur. Dia menyebut, Pilkada hanya akan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. "Jadi Pilkada nggak ada di gubernur, hanya ada di kabupaten/kota. Tahap kedua, ya, ditiadakan institusi jabatan gubernur," katanya.

"Pada dasarnya, fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak langsung mempercepat (pembangunan)," tambahnya.