Kredit Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Semakin mudah dan semakin banyak jemaah haji yang bisa diberangkatkan dan semakin mudah masyarakat yang ingin berangkat haji artinya pengelolaan haji di Indonesia mendapat keberhasilan.
Untuk itu menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Kemenag dituntut untuk kreatif agar bisa mewujudkan hal tersebut.
“Jika kemenag mempersulit orang melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam kebijakan maka artinya pemerintah tidak pro terhadap rakyat dan tidak amanah dalam menjalankan konstitusi,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (02/02/23).
“Nilai Manfaat Dana Haji itu sudah diatur dalam UU No. 34 tahun 2014 yang didistribusikan melalui virtual account masing-masing jamaah yang nilai manfaatnya akan dirasakan oleh orang yang akan berangkat di tahun berjalan,” tambahnya.
Persoalannya pengelolaan dana haji ini menjadi tidak bijak karena dana kelolaan sebesar Rp167 triliun ini hanya 70% saja yang dimasukan kedalam SBSN. Itu sebabnya BPKH dianggap malas sehingga harus menaikkan dana haji.
Di tahun haji 2022 yang menarik adalah pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya Masyair yaitu biaya selama jamaah haji bermalam di Mina dan di Arafah.
“Saat itu mendadak sekali jamaah haji harus mengeluarkan sebesar Rp 22 juta. Saat itu BPKH tidak menaikan dana haji padahal dana haji tersebut,” katanya.
“Tapi hal tersebut sangat wajar karena jemaah haji tertunda selama 2 tahun untuk berangkat ke Saudi akibat Pandemi, sementara dana haji tersebut investasinya terus berjalan sehingga nilai manfaatnya bisa menangani kekurangan dari dana haji tersebut,” tambahnya.
“Sebenarnya menempatkan 70 persen dana haji di SBSN ini adalah salah tempat karena nilai manfaat yang dihasilkan sangat kecil. Mungkin BPKH didesak untuk menempatkan dana haji tersebut disana karena didesak oleh kementrian keuangan atau pemerintah untuk diinvestasikan disana karena pemerintah butuh uang,” jelasnya.
Tapi yang menjadi persoalan menurut Achmad adalah saat jemaah haji yang sudah memberikan uangnya untuk pembangunan tapi saat mau berangkat haji mereka masih diperah dengan biaya haji yang sangat mahal. Itu sangat tidak fair.
Tentunya BPKH seharusnya lebih kreatif memanfaatkan peluang menempatkan dana haji ini di sektor-sektor yang secara feasibility study sangat prospektif sehingga biaya haji bagi para jemaah akan lebih murah.
Baca Juga: Macam Tak Tahu Detil Wacana Biaya Haji, Pendukung Anies Kuliti Jokowi: Gaduh, Tinggal Kaget Aja
Dalam hal ini, ada beberapa solusi yang bisa membuat biaya haji menjadi murah:
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait:
Advertisement
