Pemerintahan di Tangan Presiden Jokowi Paling Koruptif dalam Sejarah Reformasi, Ini Alasannya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi IPK (IPK) Indonesia 2022 yang merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 di 2021. Ini menjadi penurunan yang paling ekstrim sejak tahun 1995.

IPK yang jeblok ini menurut Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik menandakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang korup. 

“Harus diakui bahwa korupsi ini masih menjadi kultur yang sistemik yang hingga saat ini masih terus mencengkram den menggerogoti Indonesia. Bagaimana tidak hampir terdengar di semua sektor korupsi ini terjadi sehingga rakyat pun sangat pesimis dan jengah dengan kiprah pemberantasan korupsi,” jelas Ahmad melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (03/02/23).

Baca Juga: Gerakan Antikorupsi Zelensky Bikin Heboh Pemerintahan Ukraina, Lusinan Pejabat Langsung Didepak!

“Publik masih mendengar adanya kongkalikong deal-dealan pihak ketiga dengan pejabat pemerintah dalam rangka bagi-bagi jatah diluar aturan yang berlaku, markup anggaran, suap proyek dan suap oknum penegak hukum,” tambahnya. 

Ia mencontohnya seperti kasus Jaksa Pinangki yang dengan mudah dikurangi masa hukumannya dan suap hakim agung Gazalba Saleh yang kini tengah diproses di pengadilan. 

“Publik pun mendengar bagaimana LPSK yang hendak disuap dalam penanganan kasus pembunuhan Ferdy Sambo, dan banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang tidak terungkap ke publik dan tidak tersentuh hukum,” kata dia.

Baca Juga: Sayup Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Belum Reda, Dua Skenario Dibaca: Ayo Laporkan ke KPK!

Achmad juga menambahkan, hingga kini masih terus dipertanyakan kinerja penegak hukum. 

“Seperti pada kasus Sumber Waras yang belum jelas ujungnya, Harun Masiku yang belum juga tertangkap padahal logikanya lebih mudah untuk mengkasuskan lawan politik, contohnya kasus Lukas Enembe dan Formula E yang seperti dicari-cari kesalahannya,” kata dia.