Golkar ‘Kesal’ Soal Pernyataan Kontroversial Cak Imin yang Ingin Hapus Jabatan Gubernur

Selain itu, Doli mengingatkan pula bahwa jabatan gubernur bukan hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga UUD 1945. Artinya, apabila Cak Imin menghendaki jabatan gubernur dihapus maka mendorong amandemen UUD 1945.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar Berharap Bisa Diendorse Presiden Jokowi

"Apakah ini semua agenda-agenda yang disampaikan, wacana-wacana yang dimunculkan itu mendorong terjadinya amandemen UUD 1945? Ini yang saya mau cari tahu," tandas Doli yang juga Ketua Komisi II DPR.