Golkar Tegas Sebut Wacana Muhaimin Iskandar Bakal Mengganggu Persiapan Pemilu

"Bukan hanya buat parpol tapi juga masyarakat, rakyat yang juga akan terlibat di dalam pemilu itu," ujar Doli.

Pernyataan Cak Imin menjadi kontroversial lantaran jabatan kepala daerah setingkat gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Apabila kepala daerah pada tataran provinsi dihilangkan maka akan mengganggu koordinasi pemerintahan.

Baca Juga: Tiada Henti Gangguan Menghampiri Anies Baswedan, Aktivis: Lawan Takut, Istana Sudah Sampai pada Kesimpulan Anies Bakal Menang di Pilpres!

Selain itu, Doli mengingatkan pula bahwa jabatan gubernur bukan hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga UUD 1945. Artinya, apabila Cak Imin menghendaki jabatan gubernur dihapus maka mendorong amendemen UUD 1945.

"Apakah ini semua agenda-agenda yang disampaikan, wacana-wacana yang dimunculkan itu mendorong terjadinya amandemen UUD 1945? Ini yang saya mau cari tahu," tandas Doli yang juga Ketua Komisi II DPR.