Otoritas AS Menekan Bank untuk Putus Hubungan dengan Perusahaan Kripto

Otoritas Amerika Serikat kini diduga tengah mencegah bank untuk menawarkan layanannya ke industri kripto dengan strategi yang terdiri dari mengisolasi sistem keuangan tradisional dari pasar kripto.

Dilansir dari Cointelegraph pada Jumat (10/2/2023), beberapa sumber menyampaikan bahwa otoritas Amerika Serikat nampaknya menghidupkan teknik masa lalu yang dipergunakan untuk menindak perusahaan kripto dan bank yang menawarkan layanan kepada industri kripto.

Dari strateginya, mereka memanfaatkan beberapa agensi untuk mencegah bank berurusan dengan perusahaan kripto.

Baca Juga: Senat Mississippi Loloskan RUU untuk Lindungi Penambang Kripto dari Diskriminasi

Terkait dengan tujuan pemutusan hubungan antara bank dan perusahaan kripto tersebut, Co-Founder firma ventura Castle Island dan firma intelijen kripto Coin Metrics Nic Carter menyampaikan bahwa otoritas ingin bisnis kripto benar-benar tidak memiliki rekening bank.

Klaim ini merujuk pada percakapan Carter dengan ekskutif bank, termasuk bank crypto-native dan bank tradisional bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) telah memberi tekanan kepada bank-bank di bawahnya.

Dengan kondisi saat ini di mana para Founder tidak bisa mendapatkan rekening bank di mana pun untuk startup baru, Carter mengatakan bahwa regulator memberikan ancaman dan menggertak kepemimpinan bank di belakang layar, kemudian menerbitkan panduan publik yang menekankan bahwa bank masih bebas untuk menyimpan kripto atau melayani klien kripto, meski pada kenyataannya bank tidaklah bebas untuk melakukan hal tersebut.

Adapun baru-baru ini dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 3 Januari lalu oleh Federal Reserve, FDIC, dan Office of the Comptroller of the Currency memberikan peringatan kepada bank akan risiko yang bisa diterima akibat terlibat dengan kripto dan mendorong bank untuk tidak terlibat dengan kripto demi keamanan.

Teknik yang dilakukan otoritas saat ini nampaknya pernah terlihat pada tahun 2013 di mana inisiatif peraturan pemerintah federal yang disebut Operation Choke Point menargetkan berbagai industri yang berisiko tinggi dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang menyediakan layanan untuk bisnis ini.