Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

LKPP Dukung Keterlibatan Swasta dalam Proyek Pembangunan IKN

LKPP Dukung Keterlibatan Swasta dalam Proyek Pembangunan IKN Kredit Foto: Suara.com
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, Hendrar Prihadi, mendukung keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi tersebut mengatakan, saat ini LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan khususnya terkait pembiayaan pembangunan yang diyakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah

“Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling, sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta, di mana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ujar Hendi di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Genjot Percepatan Belanja Pemerintah, MenKopUKM Gandeng Hampir 50 Ribu UMKM Masuk E-Katalog LKPP

Untuk itu, LKPP kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara

“Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana, serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” kata Hendi.

Untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Maka dari itu, Hendi menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.

“Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56% populasi Indonesia ada di Pulau Jawa. Jadi sudah sangat tidak berimbang. Dengan demikian, kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: