BPD Bali Luncurkan KKI Online Payment untuk Belanja Pengadaan Daerah

Bank Pembangunan Daerah Bali resmi meluncurkan KKI Online Payment BPD Bali sebagai inovasi pembayaran digital untuk mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja pengadaan. Sistem ini ditujukan untuk mempercepat transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Peluncuran dilakukan pada 14 April 2026 di Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Denpasar, dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Acara dihadiri pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, bendahara OPD, perbankan, serta pelaku ekosistem pengadaan digital.

KKI Online Payment memungkinkan pembayaran belanja pemerintah daerah dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan. Skema ini mengurangi proses manual yang selama ini menjadi hambatan dalam administrasi keuangan daerah.

Dibanding implementasi KKI berbasis QRIS sebelumnya, sistem baru ini mampu mengakomodasi transaksi hingga Rp200 juta per transaksi. Nilai tersebut dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan pengadaan pemerintah daerah yang bernilai lebih besar.

Dalam pelaksanaannya, Bank Pembangunan Daerah Bali bertindak sebagai penerbit (issuer) sekaligus pengakuisisi (acquirer), sehingga transaksi masuk kategori on-us. Skema tersebut membuat biaya merchant discount rate lebih rendah, yakni 1%, dibanding transaksi off-us yang melibatkan bank berbeda.

Selain efisiensi biaya, sistem ini disebut mempercepat operasional. Bendahara daerah dapat melakukan administrasi, pelaporan, dan pemantauan transaksi secara real-time. Bagi penyedia barang dan jasa, pembayaran dapat diterima maksimal H+1 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga membantu arus kas usaha, terutama pelaku UMKM.

BPD Bali juga menyatakan menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang memperoleh izin sebagai acquirer dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah mengatakan seluruh jajaran Pemprov Bali diarahkan segera beradaptasi dengan sistem baru.

“Seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menyebut sistem ini memiliki kendali lebih baik melalui virtual card dengan lapisan keamanan PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus.

Baca Juga: Menkraf Soal Kasus Amsal Sitepu: HPS Jasa Kreatif Berbeda dengan Pengadaan Barang

Baca Juga: Komisi III DPR Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu, 'Kerja Kreatif Beda dengan Pengadaan Barang'

CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menyatakan bahwa dengan peluncuran KKI Online Payment bersama BPD Bali, kanal pembayaran di Mbizmarket kini menjadi yang terlengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI dalam mendukung kebutuhan transaksi pengadaan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui penguatan sistem pembayaran online agar seluruh proses transaksi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital, serta mendorong optimalisasi penggunaan KKI khususnya dalam pemenuhan porsi belanja GU/TU sebesar 40 persen agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal dan tepat waktu.