Di Depan DPR, Menkop-UKM Paparkan Enam Program Prioritas

Dalam meningkatkan kinerja, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) memiliki enam prioritas program kerja. Bersama Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja, Kemenkop-UKM sepakat bekerja sama untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi saat ini mulai dari penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perkoperasian, sinkronisasi basis data KUMKM, program minyak makan merah, hingga progres kerja Satgas Koperasi Bermasalah.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki menjelaskan, pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk nonpertanian dan usaha menetap. Kedua, pembangunan rumah produksi bersama menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang semula akses pada teknologi modernnya rendah.

Baca Juga: KemenKopUKM Perluas Akses Pendanaan UKM Lewat Penerbitan Surat Berharga Securities Crowdfunding

"Kami juga ingin UMKM kita bisa bergerak di sektor ekonomi strategis. Di mana tahun lalu telah terbangun 3 unit rumah produksi bersama 3 lokasi Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT," ucap Menteri Teten dalam keterangam tertulisnya, Rabu (15/2/2023).

Sementara, program prioritas ketiga terkait dengan pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022. Yang dijelaskan Menkop-UKM, pada praktiknya dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Ketua Komite dipegang oleh Kemenkop-UKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kemendagri. Targetnya adalah menaikkan presentasi kewirausahaan yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah entrepreneur minimum 4% dari total jumlah penduduk.

Program keempat, yang tak kalah penting, adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi. Kelima, menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian.

Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dilakukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi. Dalam hal ini, Kemenkop-UKM telah melakukan empat hal, yaitu membentuk Pokja RUU Koperasi yang sudah menyelesaikan naskah akademik, sosialisasi serap aspirasi, koordinasi dengan Komisi VI maupun lintas fraksi, serta rapat bersama lintas kementerian.

Keenam ialah implementasi PLUT sebagai center of excelent yang pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata dan telah dibangun 13 unit baru serta revitalisasi sebanyak 7 unit. "Kehadiran PLUT penting bukan saja untuk pendampingan, kurasi, showcasing, tapi juga program digitalisasi," kata Menkop-UKM.

Menteri Teten melanjutkan, Kemenkop-UKM juga melakukan berbagai program strategis 2022 yang meliputi perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR klaster dengan target proporsi kredit perbankan mencapai 30 persen atau Rp1.800 triliun.