Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

SBY Bersuara Soal Penggantian Sistem Pemilu, Anak Buah Megawati Langsung Nyamber: Dia Lupa!

SBY Bersuara Soal Penggantian Sistem Pemilu, Anak Buah Megawati Langsung Nyamber: Dia Lupa! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasto Kristiyanto merespons soal Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan urgensi penggantian sistem pemilu di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), SBY lupa dengan tindakan sejumlah kader Partai Demokrat mengubah sistem pemilu beberapa bulan sebelum Pemilu 2009, padahal seharusnya tidak boleh ada perubahan.

"Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," ujar Hasto Kristiyanto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2).

Baca Juga: Geger! Meski Sangat Dekat, Eks Elite NasDem Sebut Anies Baswedan Tak Sepintar Jusuf Kalla (JK) dalam Berpolitik, Ada Apa?

Hasto mengungkapkan itu merespons pertanyaan wartawan atas pernyataan Presiden Keenam RI tersebut yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup di saat tahapan sudah berjalan.

Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek demi meraih kemenangan yang mencapai 300 persen.

"Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," tutur mantan anggota DPR RI itu.

Dia juga menegaskan bahwa judicial review yang sekarang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan yang dilakukan kader Demokrat pada 2008.

"Judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review," ucapnya.

Hasto menyebut judicial review UU Pemilu yang sekarang dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan pada zaman SBY malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: