Anies Baswedan Bakal Dikepung Koalisi ‘Pemerintah’, Cuma Cara Ini yang Bisa Buat Menang
Ilustrasi Anies Baswedan disebut berpotensi pidana oleh Bawaslu. | Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Meski nantinya Anies Baswedan bakal dikepung oleh partai-partai besar pendukung pemerintah, namun hal tersebut tidak merintangi kemenangan menjadi Presiden 2024.
Jika fix maju, Anies Baswedan akan dikepung oleh koalisi pendukung pemerintah yakni KIB, KIR dan partai PDI Perjuangan.
Meski calon Presiden (Capres) Anies Baswedan memang digagas oleh koalisi perubahan yang disokong oleh tiga partai, Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS. Koalisi yang mengepung mereka juga besar.
Namun, hal ini dinilai pengamat politik Jamiluddin Ritonga sebagai sesuatu yang wajar.
"Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi. Karena itu, siapa pun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo," ungkap Jamiludin Ritonga.
Karena itu, kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang dengan melihat fakta di lapangan saat ini.
Rakyat yang tidak puas dengan arah pembangunan saat ini akan memilih capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
Sedangkan rakyat yang cenderung puas dengan pembangunan pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.
"Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP," sambung dia.
Kemenangan pasangan capres-cawapres tidak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung.
Jamiluddin menilai Anies sangat berpeluang untuk menang jika rakyat menginginkan perubahan.
"Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka," jelasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Ditinggal Kabur? Pengamat Singgung Keseriusan Surya Paloh Cs, Ada Apa?
Jamaluddin menjelaskan bahwa kalkulasi itu hanya berlaku jika para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu sungguh menjaga independensinya.
"Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Advertisement
