Jaga Kedaulatan Lewat Bahasa, Rusia Terang-terangan Larang Kata-kata Asing

Senator Rusia telah menegakkan undang-undang yang memerintahkan semua entitas publik dan swasta untuk hanya menggunakan kata-kata Rusia dalam komunikasi resmi mereka. 

Undang-undang yang diadopsi pada Rabu (22/2/2023) oleh majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi, menyatakan bahwa satu-satunya pengecualian adalah kata-kata yang tidak memiliki padanan bahasa Rusia.

Baca Juga: Kapal Perang Rusia Bersenjata Rudal Hipersonik Merapat di Afrika Selatan, Ada Apa?

“Ketika bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa negara Federasi Rusia, penggunaan kata dan frasa apa pun yang tidak sesuai dengan norma bahasa formal modern tidak diperbolehkan,” kata RUU tersebut, dikutip RT.

"Untuk kata-kata asing yang tidak memiliki padanan yang umum digunakan dalam bahasa Rusia dan termasuk dalam daftar kamus standar,” katanya, mengacu pengecualian.

Pemerintah sekarang harus meninjau daftar kamus standar jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh presiden. 

Menurut undang-undang, penggunaan bahasa dianggap "resmi" jika digunakan di bidang pendidikan atau di sistem informasi negara bagian dan kota, serta oleh entitas swasta saat berkomunikasi dengan mitra bisnis atau klien mereka.

Menurut kantor berita Interfax, penulis RUU itu berpendapat bahwa itu akan membantu meningkatkan tingkat melek huruf secara keseluruhan di antara warga negara, serta penggunaan bahasa negara yang benar dan memastikan bahwa semua pegawai negeri memiliki penguasaan bahasa Rusia formal modern yang memadai.

Duma Negara mengadopsi undang-undang tersebut minggu lalu. RUU itu dilaporkan dirancang untuk "melindungi" bahasa Rusia dari kata-kata asing yang berlebihan.

Baca Juga: Perdagangan Rusia dengan Negara Teluk Cetak Sejarah, Putin Pasti Girang Lihat Datanya!

Saat itu, ketua Komite Kebudayaan Duma, Elena Yampolskaya, mengecam praktik periklanan yang menempatkan frasa dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan "huruf kapital raksasa" pada iklan, sementara padanan bahasa Rusia hampir tidak terlihat.

Dia lebih lanjut menegaskan bahwa peraturan baru khusus kemudian harus dikembangkan untuk media, periklanan dan informasi konsumen setelah undang-undang tersebut disahkan. 

Yampolskaya juga mengimbau sesama anggota parlemen untuk mempertimbangkan menjadikan pelanggaran norma penggunaan bahasa negara sebagai pelanggaran administratif.