Kuatkan Sinergi dalam Jajaran Pemerintahan Jokowi, Moeldoko: Ini Demi Kesejahteraan Papua!

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga agar lebih berkoordinasi dan bersinergi secara intensif dalam membangun kemajuan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.

Menurutnya, negara terus memastikan dan mewujudkan kondisi yang kondusif di Papua. Seperti empat pemekaran provinsi di Papua.

Baca Juga: Berikan Tujuh Instruksi, Wapres Ma'ruf Amin Pede Wujudkan Mimpi Turunkan Stunting di Era Jokowi

"empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua sendiri telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemetaan dan pelayanan publik," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2/2023).

Secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman. Peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.

Saat ini, pemerintah terus berfokus untuk memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.

"Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif," pungkas Moeldoko.

Baca Juga: Hidup Mewah Mario Dandy Bikin Rakyat Merasa Dikhianati, Sri Mulyani: Kecewa Boleh, Tapi Pajak Wajib!

Sebelumnya, Pada Kamis (23/2) kemarin KSP menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri dalam upaya menjaga kestabilan pembangunan di Papua pasca pembentukan empat Daerah Otonomi Baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, rapat ini juga membahas situasi keamanan terkini.

"Rapat hari ini sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua," kata Moeldoko.

Baca Juga: Sudah Deklarasikan Dukungan ke Anies Baswedan, PKS Masih Belum Tau Kapan Koalisi Perubahan Resmi…

"Ini sungguh ironis, karena pada satu sisi, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat, namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," imbuhnya.

Baca Juga: Penganiayaan David Berujung Minta Maaf, Ayahnya Mario Dandy Disindir Telak: Definisi Bapak Sembunyikan...

Rapat koordinasi ini pun dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya  Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono; Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian; Gubernur Lemhanas, Dr. Andi Widjajanto; Kabaintelkam POLRI, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri; Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Kamtibmas, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja; Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN, Mayor Jenderal TNI Aswardi; Kabinda Papua, Mayjen TNI Purn. Gustav Agus Irianto; Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani; dan Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum, Kemendagri, Dr. Bahtiar.