Dianggap Anitesa Jokowi, Anies Ogah Lanjutkan Program 'Kebanggaan Jokowi' IKN?

Banyak yang menganggap bahwa jika terpilih menjadi Presiden Indonesia, Anies Baswedan tidak akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Partai NasDem sebagai partai pengusung Anies di Pilpres 2024.

Wasekjen NasDem Hermawi Taslim menegaskan, tidak mungkin bagi Anies apabila pada 2024 terpilih menelantarkan atau membatalkan megaproyek itu. Menurutnya, perubahan yang dinarasikan Anies bukan berarti tanpa berkelanjutan. Program Presiden Jokowi yang dianggap baik bakal diteruskan, termasuk pembangunan IKN yang menjadi amanat undang-undang (UU).

Baca Juga: Paling Doyan Teriak saat Dihelat di Era Anies Baswedan, Kini Prasetyp Edi PDIP Jadi Dewan Pengarah Formula E Jakarta 2023: 'Semoga...'

"Contohnya IKN. Itu kan payung hukumnya undang undang, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan segala yang diperintahkan oleh undang undang," kata Hermawi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Hermawi menepis argumentasi yang seolah menempatkan Anies sebagai antitesa Jokowi dan mengartikannya dengan merubah total program-program Jokowi. Dia menegaskan perubahan merupakan keniscayaan, tetapi bukan berarti tidak ada keberlanjutan.

Dia menuturkan pula Anies tidak hanya mendengungkan perubahan melainkan keberlanjutan dan perubahan. "Meneruskan hal-hal yang baik buat rakyat, bukan hanya yang ada di zaman Jokowi, tapi juga di zaman semua presiden yang pernah ada di Indonesia," kata dia.

Hermawi mengungkapkan, dalam kepemimpinan di DKI, Anies telah mempraktikan hal itu. Program gubernur sebelumnya yang dianggap baik dilanjutkan. Padahal, banyak pihak mengkritisi Anies yang nampak enggan melanjutkan program normalisasi sungai yang digencarkan sejak era Jokowi hingga Ahok.

Baca Juga: NasDem dan PKS Mulai Kompak Serius Gaungkan Nama Khofifah Jadi Cawapresnya Anies, Posisi AHY Melemah?

"Saya minta bukti mana yang dimaksud dengan program Jokowi di DKI yang diubah atau tidak dilanjutkan oleh Anies? Segala yang berbasis perundang-undangan tentu akan tetap dilanjutkan. Bukan hanya oleh Anies, melainkan oleh siapapun yang terpilih jadi presiden," tuturnya.