Anak Buah Jokowi Silang Pendapat Soal Penanganan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PKS: Harusnya Tentukan Dulu Sikap Resmi Pemerintah!
Presiden Joko memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden Joko Widodo menyampaikan penurunan skor IPK Indonesia menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki diri serta pemerintah terus berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pernyataan berbeda datang dari dua menteri terkait penanganan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan korban jiwa warga sekitar. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ingin warga segera pindah, sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir Plus Wapres Maruf Amien menyebut Depo bahan bakar tersebut yang bakal dipindah.
Silang pendapat ini disoroti oleh Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto yang menilai komunikasi yang dilakukan pemerintah acak-acakan. Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Rabu (8/3/23).
Menurut Mulyanto, harusnya pemerintah bisa mempersiapkan terlebih dahulu mengenai sikap yang akan diambil agar satu suara.
Dengan demikian, diharapkan agar silang pendapat anak buah presiden ini bisa dihindari.
“Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat,” ujar Mulyanto.
“Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," tambah Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Mulyanto mendesak Luhut untuk stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin.
“Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk ‘kurang ajar’,” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Advertisement
