Menkop-UKM: Rasio Kewirausahaan Jadi Prasyarat Indonesia Menuju Negara Maju Tahun 2045

Ia menegaskan, dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4 persen, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru. "Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024," ucapnya.

Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah. Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal.

Baca Juga: Kemenkop-UKM Keluarkan Surat Edaran Moratorium Koperasi Simpan Pinjam

"Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah," katanya.

Begitu juga dengan akses pada pembiayaan. Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM.

Selanjutnya, ekosistem selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM. Sebesar 40 persen anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM. Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri.

Menurut Menteri Teten, dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat. Hal ini didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

"Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BMWI Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi: pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan.

Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian, kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa.

"Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program Kemenkop-UKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten, dan 7 negara," sebutnya.