Sejalan Soal Pemilu Proporsional Tertutup, Hasto PDIP Puji Yusril Ihza Mahendra: Pemikirannya Sangat Mencerahkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang mengambil sikap mengenai sistem pemilu tertutup.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, Yusril telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945.

“Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB tersebut sangat mencerahkan dan menampilkan kepakaran beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Menurut Hasto, sikap Yusril itu semakin menunjukkan PDIP dan PBB sebagai partai ideologis, sementara parpol lain memilih jalan liberalisme.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Bakal Jadikan Jakarta Seperti Suriah, Testimoni Orang Tionghoa Bikin Buzzer Auto Pensiun: Itu Tidak Benar!

“Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip. Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini, dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan,” kata dia.

Hasto menilai dengan sistem proporsional tertutup, caleg bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi.

Sementara proporsional terbuka, modalnya popularitas dan kakayaan.

“Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepak bola; kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik; primordialisme; dan ada partai karena ambisinya, lalu ambil jalan pintas merekrut istri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme. Logikanya, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarganya. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan. Ini praktik demokrasi elektoral,” jelas dia.