Aturan HPP Gabah dan Beras Jangan Rugikan Petani

Pemerintah perlu tegas menetapkan kebijakan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras di tingkat petani. Sebab, kebijakan HPP itu sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan petani.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai saat ini kebijakan HPP belum memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan petani. Hal itu terlihat dari kebijakan harga gabah dan beras yang selalu merugikan petani.

Bahkan kebijakan tersebut dinilainya sekadar uji coba. Dia mencontohkan pencabutan kembali kebijakan HPP untuk gabah dan beras yang baru ditetapkan pada 20 Februari lalu.

Baca Juga: Pemerintah Tengah Godok Harga Beli Gabah dan Beras

Untuk itu, dia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menghitung ulang dan merevisi dengan cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan harapan petani.

“Jadi, harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini. Sebab, mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi. Jadi, kalau harga gabah rendah maka petani pasti menjerit,” ungkap Johan di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Johan juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam menetapkan HPP gabah sesuai dengan target capaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro pada 2024.

 “Artinya bahwa kesejahteraan petani adalah indikator pembangunan pertanian. Maka, sudah semestinya kebijakan harga termasuk HPP Gabah menjadikan peningkatan pendapatan petani sebagai dasar penetapannya,” ujar Johan.

Di sisi lain, Johan mendesak Perum Bulog memaksimalkan penyerapan gabah petani terutama pada masa panen raya pertama ini. Dia berharap pemerintah mendengarkan aspirasi dari para petani dan organisasi petani yang selalu mengusulkan harga gabah untuk bisa dinaikkan menjadi 5.000–5.800 rupiah per kilogram (kg